Halal Bihalal MAPPI Perkuat Sinergi dan Integritas Profesi Penilai di Tengah Tantangan Ekonomi
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Dalam upaya mempererat silaturahmi antarprofesi penilai di Indonesia, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal pasca Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (8/4/2026) mulai pukul 09.00 WIB di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Umum KJPP Ir. Abdullah Fitriantoro, MSc, Ketua Umum MAPPI Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev., Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta Menteri Ekonomi Kreatif H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT, bersama para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menekankan bahwa profesi penilai tidak hanya membutuhkan ketajaman berpikir, tetapi juga integritas moral dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menyebut, momentum Halal Bihalal menjadi sarana penting untuk memperluas perspektif dan memperkuat ekosistem profesi yang sehat.
“Dalam konteks silaturahmi, kita sedang membangun ekosistem yang sehat, saling mengingatkan dan menjaga standar profesionalisme dalam penilaian pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Kami berharap MAPPI tetap berpedoman pada standar dan kode etik yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga integritas adalah kunci dalam menjalankan amanah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan MAPPI, termasuk pelantikan 64 IT Valuator yang dinilai sangat membantu dalam penilaian kekayaan intelektual.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian sektor ekonomi kreatif, di antaranya investasi yang mencapai 134 persen dari target, kontribusi ekspor sebesar 110 persen dari target 2025, serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 107 persen, dengan dominasi tenaga kerja muda di bawah 40 tahun. Selain itu, laju pertumbuhan sektor ekonomi kreatif pada 2024 tercatat mencapai 6,57 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen.
“Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung dan bersinergi dengan MAPPI dalam membangun perekonomian, khususnya ekonomi kreatif di Indonesia,” katanya.
Ketua Umum MAPPI, Budi Prasodjo, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara. Ia menyebut peningkatan ketajaman analisis dan ketelitian menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil penilaian.
“Kami berharap hasil kerja para penilai dapat menjadi landasan informasi yang kredibel bagi semua pihak. Penilaian yang tepat akan meminimalisasi potensi kesalahan yang dapat berujung pada masalah hukum maupun risiko lainnya,” ujarnya.
