MAPPI Rayakan 45 Tahun, Tegaskan Peran Strategis Profesi Penilai bagi Pembangunan Nasional
Jakarta, Indonesia jurnalis – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menegaskan bahwa profesi penilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor keuangan.
Hal tersebut disampaikan Budi Prasodjo dalam konferensi pers di Kantor DPN MAPPI, Gedung 18 Office Park, Jalan TB Simatupang, Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026), bertepatan dengan peringatan 45 tahun berdirinya MAPPI.
“MAPPI berdiri sejak tahun 1981. Pada awalnya, profesi penilai dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di sektor keuangan. Namun hingga kini, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu profesi penilai,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, pada masa awal berdirinya, sebagian besar pekerjaan penilai berkaitan dengan penilaian bangunan untuk kebutuhan perbankan. Seiring waktu, ruang lingkup penilaian berkembang ke berbagai sektor, seperti pasar modal, perpajakan, pertanahan, hingga sektor kreatif.
Menurut catatan MAPPI per 31 Desember 2025, jumlah anggota mencapai 9.129 orang, atau hampir 10 ribu penilai di seluruh Indonesia. Anggota tersebut terdiri dari berbagai strata, mulai dari penilai publik hingga tenaga ahli penilaian.
“Jumlah ini cukup signifikan. Profesi penilai kini diakui sebagai salah satu profesi penunjang sektor keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 2021,” jelasnya.
Budi juga mengungkapkan bahwa peran penilai semakin meluas setelah terbitnya sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi pertanahan untuk kepentingan umum, hingga undang-undang sektor ekonomi kreatif. Dalam sektor kreatif, penilai dilibatkan untuk menilai aset agar dapat diagunkan ke perbankan.
“Walaupun beberapa undang-undangnya terbit sejak 2019, implementasinya baru benar-benar berjalan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, kontribusi profesi penilai terhadap perekonomian nasional sangat besar. Hingga tahun 2024, nilai opini penilaian yang diterbitkan di Indonesia mencapai sekitar Rp10.000–12.000 triliun per tahun.
“Jika dibandingkan dengan neraca pemerintah yang sekitar Rp14.000 triliun, kontribusi para penilai terhadap pembangunan ekonomi bangsa ini sangat besar. Peran kami juga sangat signifikan dalam proyek-proyek infrastruktur, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Budi.
Soroti Minimnya Perlindungan Hukum
Author: Redaksi
