Fauzi Amro Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit, Dorong Skema Khusus untuk UMKM
JAKARTA, Indonesia jurnalis — Himpunan Alumni IPB menggelar acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa dengan mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Sabtu (2/5).
Dalam rangkaian acara tersebut, turut digelar diskusi publik bertajuk “KMP dan MBG sebagai Penggerak Ekosistem Rantai Pasok Pangan Nasional”. Diskusi ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta sejumlah ekonom dan pimpinan perbankan nasional, di antaranya perwakilan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Koperasi yang turut memberikan pandangan. Diskusi mengulas peran kredit perbankan dalam mendorong sektor UMKM, serta pentingnya program MBG dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan ekosistem rantai pasok pangan.
Ketua umum Himpunan Alumni IPB yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyoroti belum jelasnya pengaturan terkait proporsi penyaluran kredit perbankan di Indonesia.
Fauzi menilai belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci porsi kredit untuk sektor UMKM, korporasi, maupun konsumsi. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berapa persen UMKM yang ideal disalurkan oleh bank, berapa persen untuk korporasi, dan berapa persen konsumsi, ini belum ada regulasi yang jelas sampai hari ini,” ujar Fauzi.
Ia menjelaskan, meskipun sejumlah kebijakan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterbitkan guna mempermudah akses pembiayaan, implementasinya dinilai belum maksimal. Fauzi juga menyoroti pertumbuhan kredit UMKM yang masih tertinggal dibandingkan peningkatan dana pihak ketiga (DPK).
“Kredit kita tumbuh sekitar 9 persen, sementara DPK mencapai 13 persen. Seharusnya kredit bisa lebih tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain itu, Fauzi turut menanggapi wacana penurunan bunga kredit hingga 5 persen bagi buruh dan pelaku UMKM. Ia menilai kebijakan tersebut memungkinkan untuk direalisasikan apabila terdapat sinergi kuat antara pemerintah, perbankan, dan otoritas moneter.
“Bunga kredit 5 persen itu sangat mungkin, tinggal bagaimana koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan perbankan,” ujarnya.
Fauzi juga mengungkapkan bahwa segmentasi perbankan saat ini mulai kabur karena banyak bank yang tidak lagi fokus pada sektor tertentu dan cenderung mengejar seluruh segmen pasar. Menurutnya, perlu ada pengaturan ulang dalam undang-undang guna memperjelas peran masing-masing lembaga perbankan.
Ke depan, Komisi XI DPR RI berencana menggelar pembahasan bersama para pemangku kepentingan untuk merumuskan skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
