Prof. Gono Semiadi: Pemulihan Habitat Harus Kembalikan Keanekaragaman Hayati Sedekat Mungkin dengan Kondisi Awal
JAKARTA, Indonesia Jurnalis — Prof. F. Dr. Gono Semiadi menjadi salah satu pemberi orasi ilmiah dalam Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture 2026 sekaligus meraih penghargaan dalam acara Sarwono Award 2026 yang digelar di Balai Pertemuan BRIN, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Gono Semiadi menyoroti pentingnya pemulihan habitat dan keanekaragaman hayati setelah terjadi kerusakan lingkungan, termasuk akibat kebakaran. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi habitat tidak sekadar ditandai dengan kembali tumbuhnya vegetasi, tetapi harus mampu mengembalikan kondisi ekosistem sedekat mungkin dengan keadaan awal.
“Kalau sudah memulihkan habitat, inginnya mengembalikan apa yang pernah ada atau yang ada di situ dulu. Pertanyaannya sekarang kita melakukan assessment dengan menggunakan baseline data yang ada. Kalau ada spesies, apa saja yang diangkat di situ,” ujar Prof. Gono.
Ia menjelaskan, dalam konteks rehabilitasi dari perspektif biodiversitas, kondisi ekosistem yang dipulihkan harus sedekat mungkin dengan kondisi awal sebelum mengalami kerusakan.
“Karena konteks untuk melakukan rehab dari perspektif biodiversity, kita kembalikan sedekat mungkin ke konteks yang awalnya. Itu yang namanya sukses. Dan itu kita harus duduk melihat ke data dasar, ada nggak, apa saja. Itu yang menjadi challenge,” katanya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi adalah semakin terbatasnya data dasar mengenai kondisi ekosistem sebelum mengalami kerusakan. Karena itu, penggunaan data pembanding atau proxy menjadi salah satu pilihan, meskipun hasilnya tetap berupa perkiraan.
“Data yang ada makin susah. Menggunakan proxy juga, moga-moga bisa. Ya, proxy juga, tapi kan itu hanya suatu perkiraan,” ungkapnya.
Kebakaran dan tantangan implementasi regulasi
Prof. Gono juga menyinggung persoalan pembakaran yang kerap menjadi isu setiap tahun. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat dari satu sisi, tetapi harus dikaitkan dengan konteks efisiensi dan bagaimana regulasi diterapkan di lapangan.
“Kalau isu membakar oknum itu kan selalu lah dari tiap tahun, tidak perlu menunggu hal ini. Karena itu selalu berbicara tentang konteks efisiensi,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana implementasi regulasi dapat dilakukan secara ketat, terutama dalam mengelola berbagai aktivitas agar tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar terhadap lingkungan.
“Pertanyaannya itu dalam implementasi regulasi, setiap bentuk implementasi bagaimana kita mampu untuk ketat mengelola setiap bentuk daripada aktivitas, untuk ketentuan dari masing-masing perusahaan itu tidak berdampak terlalu banyak negatif,” kata Prof. Gono.
Terkait praktik pembakaran, ia juga mengingatkan adanya masyarakat tradisional yang secara turun-temurun menggunakan metode pembakaran untuk tujuan tertentu. Karena itu, menurutnya, perlu dibedakan antara pembakaran untuk kepentingan subsistensi masyarakat dengan pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan lainnya.
“Jangan lupa masyarakat tradisional itu memang menggunakan konteks bakar. Tapi sekarang kan kita harus lihat, ini bakar untuk tujuan subsistensi yang bersangkutan. Itu sebetulnya hanya di balik layar. Ini yang menjadi pantang kalau di Kalimantan itu,” tuturnya.
Ancaman terhadap flora dan fauna
Lebih jauh, Prof. Gono menyoroti jenis tumbuhan dan satwa khas Kalimantan yang berpotensi terdampak akibat kebakaran. Ia memberikan contoh pohon yang dikenal memiliki ketahanan terhadap panas dan kondisi lingkungan ekstrem.
“Kalau tumbuhan itu kan kayak istilahnya apa, kayu besi. Kayu besi itu kan dikenal sangat tahan panas, tahan segala rupa, yaitu kayu hitam,” jelasnya.
Namun, menurutnya, ketahanan pohon induk terhadap panas dan kebakaran tidak otomatis berarti generasi berikutnya juga mampu bertahan.
