Dalam penjelasannya, Binziad juga mengingatkan bahwa hakim harus memahami alasan-alasan putusan dapat dibatalkan di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.
“Mulai dari adanya kebohongan, tipu muslihat, pelanggaran hukum yang berlaku, hingga kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Itu semua dapat membuat putusan dibatalkan. Karena itu, hakim harus mempertimbangkan hal tersebut ketika membuat putusan,” terangnya.
Yurisprudensi dan Putusan Penting
Ia turut memaparkan definisi putusan penting serta yurisprudensi yang menjadi dasar pembentukan kepastian hukum di Indonesia.
“Putusan penting adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kaidah hukum baru, menjawab dinamika sosial masyarakat, serta diikuti oleh hakim lain pada perkara sejenis. Sementara catatan hukum dan kajian kritis terhadap putusan juga dibutuhkan sebagai bahan refleksi,” ujarnya.
Menurutnya, analisis putusan merupakan instrumen vital bagi peningkatan kualitas peradilan dan menjadi bagian penting dari proses evaluasi kinerja hakim.
“Analisis putusan sangat penting bagi kita semua, terutama hakim, untuk meningkatkan kualitas keputusan. Dari 10 ribu lebih putusan, KY bisa memilih dan menganalisis dengan leluasa sebagai bahan perbaikan,” katanya.
Acara itu juga dihadiri oleh Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim Agung MA RI, serta Prof. Dr. Shidarta, Guru Besar Universitas Bina Nusantara (Binus University.**
(Ls)
