4. Memandang kasus Andi Irhong sebagai persoalan struktural penegakan hukum, bukan kasus individual semata.
5. Menuntut kepatuhan penuh aparat terhadap prinsip due process of law dan supremasi hukum.
Mahasiswa hukum menyatakan akan mengawal praperadilan, menjadikan kasus ini sebagai pembedahan akademik nasional, serta mendorong pertanggungjawaban institusional.
ESKALASI PUBLIK: MENUJU KOMNAS HAM & KOMISI III DPR RI
Seiring dengan menguatnya sorotan publik, aktivis, akademisi, dan mahasiswa hukum menyatakan akan membawa isu ini ke tingkat yang lebih luas sebagai bagian dari kontrol demokratis warga negara.
Mereka mendorong:
Komnas HAM RI untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi serta indikasi abuse of power dalam proses penyidikan.
Komisi III DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, meminta klarifikasi institusional, dan memastikan praktik serupa tidak terulang.
Kasus Andi Irhong kini dipandang sebagai ujian serius bagi komitmen negara terhadap due process of law. Publik menanti apakah hukum akan ditegakkan melalui prosedur yang sah, atau justru membenarkan praktik kekuasaan yang mengabaikan aturan. Hukum tanpa prosedur adalah kekuasaan tanpa batas.**
(NK/red)
