Mahmud menyebutkan bahwa prinsip desentralisasi politik tersebut nantinya akan diusulkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Terkait perkembangan organisasi, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini kepengurusan Partai Gema Bangsa di tingkat kabupaten sudah mencapai 100 persen, sementara di tingkat kecamatan masih dalam tahap penyempurnaan.
“Sekarang kami sedang menuju 100 persen di tingkat kecamatan. Setelah itu baru kami merekrut anggota untuk kepentingan verifikasi persyaratan, termasuk syarat jumlah anggota sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dalam pandangannya soal kepemimpinan nasional, Mahmud menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas.
“Indonesia tidak boleh punya pemimpin yang terombang-ambing. Kita butuh pemimpin yang kuat. Jangan dulu lihat latar belakangnya, lihat tindakannya. Indonesia sudah terlalu lama dipimpin oleh orang-orang yang lemah,” ujarnya.
Ia berharap gagasan-gagasan pro rakyat yang memberi ruang inisiatif dari daerah dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Menurutnya, Partai Gema Bangsa tidak ingin mengulang pola lama di mana daerah hanya menjadi alat kekuasaan elite pusat.
“Kami akan mengampanyekan gagasan ini. Kami tidak ingin lagi daerah hanya menjadi budak dari pemimpin partai di pusat. Itu tidak akan terjadi karena semuanya sudah diatur dalam konstitusi partai,” tegas Mahmud.
Di akhir pernyataannya, Mahmud menuturkan bahwa keterlibatannya di dunia sosial dan sosial-politik telah ia jalani sejak masa mahasiswa dan terus berlanjut hingga saat ini, termasuk dalam membangun jaringan partai di Jakarta dan daerah lainnya.**
(Ls)
