“Kemudian saya meminta Bupati Malaka cepat terbitkan kembali SK 12 orang yang dibatalkan yang dimana hari ini 2 orang sudah meninggal tinggal 10 orang. Jika ini tidak diindahkan maka jalur tempuh kami akan terus cari keadilan di BKN dan KEMENPAN-RB”, ungkapnya.
Ia menilai pemerintah kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati SBS-HMS ini, jangan sampai ada sentimen politik didalam perekrutan P3K, melihat yang lulus murni dan sudah ikut seleksi administrasi kenapa harus dibatalkan secara tidak hormat, tanyanya ketua Aliansi ini.
Ini sangat disayangkan kepemimpinan SBS-HMS kali ini, maka sekali lagi ia meminta agar transparansi dari pemerintah atas nama nama yang lulus murni ujian tahap 1 dan 2 segera diumumkan dan terbitkan kembali 10 orang punya SK dalam undang penyerahan SK P3K tahun 2024 itu, tutupnya.**
(Jvts)
