8. Tinjau kembali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri KKP, Menteri ATR/BPN, serta pejabat pemerintah daerah setempat untuk mengungkap adanya potensi konflik kepentingan dan praktik korupsi.
9. Ungkap identitas semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ilegal, termasuk dalang yang bersembunyi di balik proyek ini.
10. Bongkar jaringan dan motif di balik pembangunan pagar laut ilegal yang telah merugikan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.
11. Tinjau kembali kasus serupa di wilayah lain untuk memastikan tidak ada lagi praktik ilegal yang merampas hak masyarakat pesisir di daerah lain.
12. Tinjau dan selidiki pihak di balik LSM yang terlibat, terutama Jaringan Rakyat Pantura (JRP).
13. Periksa Menteri ATR/BPN dari masa periode Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, terkait kebijakan yang mengeluarkan SHGB dan SHM di wilayah pesisir dan laut.
Dengan ini Negara harus bertindak, dan jangan melindungi korporasi!
Kami mengecam sikap KKP yang hanya berfokus pada denda administratif, tanpa mendorong langkah hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan ini. Kami juga menolak praktik saling lempar tanggung jawab antar Kementerian, Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Daerah yang hanya memperpanjang penderitaan nelayan dan membiarkan konflik berkepanjangan.
Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, kami akan terus bergerak, menggalang solidaritas lebih luas, dan memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir serta ekosistem laut Indonesia!
Dalam aksinya Himpunan mahasiswa maritim meneriakan, Hidup Mahasiswa! Hidup Nelayan Indonesia! Hidup Maritim Indonesia! Hidup Rakyat Indonesia! JALESVEVA JAYAMAHE!.**
(NK/NK)
