Jakarta – INJ.Com
M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (DPP Al Maun) mendesak Menteri BUMN agar perintahkan Bank Himbara (BUMN) untuk laksanakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai perintah Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya di lapangan masih banyak Bank BUMN tidak merealisasikan program pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa jaminan.
Menurut Rafik sapaan akrabnya, dalam wawancara dengan Syafrudin Budiman SIP, wartawan senior, Rabu (24/11/2021) di Jakarta, mengatakan sudah seharusnya Bank BUMN melaksanakan program tersebut. Supaya mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, skema KUR menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM.
“Pak Erick Thohir harus jeli dan melihat persoalan ini. Bagaimana bisa memulihkan ekonomi nasional kalau skema pembiayaan dan penyaluran skema kredit mengalami kelesuaan. Padahal, 03 Mei 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat sidang terbatas, mengenai peningkatan porsi kredit perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada 5 April lalu,” jelas Rafik.
Menurut Rafik, pemulihan ekonomi harus digenjot lebih cepat, dimana saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Seharusnya, porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30% di tahun 2024.
“Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM sudah menambah subsidi bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR. Dimana pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama 6 bulan 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, sesuai arahan Menko Airlangga Hartarto,” terang Rafik yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia. (IPPMI).
Kata Rafik dengan lemah kredit tanpa jaminan kepada masyarakat Indonesia, tentunya akan membuat semarak pinjaman online, dengan proses muda tapi bunganya mencekik. Bahkan, efeknya membuat KUR tanpa agunan tidak berjalan.
“Menjamur pinjaman online dengan konsep tengkulak model baru dengan bunga tinggi dan waktu pendek. Ini sangat merugikan masyarakat dan meminta pemerintah mencabut ijin-nya apapun alasannya,” tandasnya.
