IKA-HALUT Jabodetabek Resmi Dilantik, O.H. Sero Tegaskan Organisasi Harus Menjadi Rumah Bersama
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Ikatan Keluarga Halmahera Utara (IKA-HALUT) Jakarta resmi melantik jajaran pengurus baru IKA-HALUT Jabodetabek dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Ikatan Keluarga IKA Halut Jabodetabek untuk Mendukung Transformasi Organisasi dan Pembangunan Daerah”
Acara pelantikan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, jajaran pengurus organisasi, serta ratusan warga asal Maluku Utara yang berdomisili di berbagai wilayah.
Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas masyarakat Halmahera Utara di perantauan, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain mempererat ikatan kekeluargaan, organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menyatukan gagasan dan mendorong kontribusi warga rantau terhadap pembangunan daerah asal.
Ketua Umum Maluku Utara Bersatu (MUB) O.H. Sero, menegaskan bahwa kepengurusan baru harus mengedepankan keterbukaan dan kebersamaan. Menurutnya, organisasi tidak boleh dibatasi oleh perbedaan latar belakang agama, politik, maupun asal-usul.
“Harapannya kepengurus yang baru ini tidak melihat asal-usul, agama, politik, dan sebagainya, tetapi mereka bisa bekerja dan menjadikan organisasi IKA-HALUT Jabodetabek ini sebagai rumah untuk masyarakat Halmahera Utara,” ujar O.H. Sero.
Pernyataan tersebut menegaskan harapan agar IKA-HALUT Jabodetabek dapat menjadi ruang bersama bagi seluruh masyarakat Halmahera Utara di perantauan, tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan masing-masing.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Pak Wenas, perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang datang langsung dari daerah asal untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan organisasi perantau tersebut.
Kehadiran perwakilan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat hubungan antara masyarakat Halmahera Utara di perantauan dan pemerintah di daerah asal. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi serta mendorong keterlibatan warga rantau dalam berbagai upaya pembangunan daerah.
