“Kami mohon agar ada open data GPS dan distribusi DOC. Karena masalah ini sangat mengakar,” kata Yesi.
Menurutnya, ketidakjelasan data membuat peternak kesulitan memahami penyebab anjloknya harga telur di pasaran. Jika memang terjadi overpopulasi ayam, maka pemerintah dan pelaku usaha seharusnya memiliki pijakan data yang sama sebelum menambah kapasitas produksi baru.
“Kalau semuanya mengatakan sekarang sudah overpopulasi, maka tidak ada yang mengatakan kita tambah stok telur. Sekarang kan jadi lucu,” ujarnya.
Yesi menilai kondisi saat ini membingungkan bagi peternak rakyat. Di satu sisi pemerintah menyebut produksi domestik telah mencukupi kebutuhan nasional, namun di sisi lain kapasitas peternakan besar terus bertambah.
Menurutnya, keterbukaan data akan membuat seluruh pelaku industri memahami kondisi pasar sebenarnya sehingga kebijakan pemerintah maupun keputusan bisnis bisa lebih terukur.
Peternak Tolak Dominasi Investor Asing
Meski mendukung modernisasi sektor peternakan, peternak rakyat menegaskan penolakannya terhadap dominasi investor asing yang dianggap dapat mengancam kedaulatan pangan nasional.
“Kami tidak menolak modernisasi. Tetapi kami menolak investor asing masuk ke dunia peternakan. Dan juga kembalikan hak budidaya pangan ke rakyat,” tutur Yesi.
Ia menekankan bahwa keberadaan peternak rakyat harus tetap dijaga di tengah perubahan industri yang semakin dikuasai modal besar.
Forum AGRIMAT diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak kecil. Bagi para peternak rakyat, transparansi data, keberpihakan regulasi, dan persatuan antarpeternak kini menjadi kunci untuk bertahan di tengah tekanan pasar dan derasnya arus investasi besar.*
(Ls)
