“KDKMP merupakan lokomotif penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat, menyongsong bonus demografi 2030, mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Karena itu, dugaan korupsi dalam program ini harus segera dituntaskan,” katanya.
Ali Mahsun juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya potensi penyelewengan dalam pelaksanaan KDKMP dan menegaskan bahwa penyimpangan tersebut harus dikendalikan serta pelakunya dihukum.
“Bila memang sudah ada indikasi penyelewengan, maka APH tidak perlu menunggu lebih lama untuk bertindak. Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri harus segera mengusut tuntas dugaan tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ali Mahsun juga mendesak Presiden Prabowo agar mencopot Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
“Kami berharap Presiden memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Evaluasi terhadap penanggung jawab program sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan tujuan mulia KDKMP tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Ali Mahsun, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU periode 2000–2005.
Apabila artikel ini akan dipublikasikan di media, saya juga dapat menyusunnya dengan gaya yang lebih tajam, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik, termasuk menambahkan konteks bahwa pernyataan tersebut merupakan klaim dari narasumber dan belum merupakan putusan hukum.*
(Ls)
