KPA Minta Program 3 Juta Rumah Terintegrasi Reforma Agraria, Prabowo Targetkan 1 Juta Rumah untuk Buruh
JAKARTA, Indonesia jurnalis — Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menilai program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah harus terintegrasi dengan agenda reforma agraria. Menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya menyasar buruh, tetapi juga mencakup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, seperti petani dan nelayan.
“Seharusnya Program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik buruh, petani, maupun nelayan, menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan,” ujar Dewi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026).
Dewi menekankan bahwa program ini tidak cukup hanya berfokus pada skema pembiayaan berupa cicilan dengan bunga rendah. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian yang layak serta akses terhadap fasilitas penunjang kehidupan.
Dalam skema yang ditawarkan pemerintah, masyarakat mendapat subsidi cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun. Dengan demikian, jika cicilan awal mencapai Rp1.550.000 per bulan, maka masyarakat hanya perlu membayar Rp950.000 per bulan.
Namun, Dewi mengingatkan bahwa pendekatan semata-mata pada aspek kredit tidak dapat dikategorikan sebagai reforma agraria.
“Jadi bukan sekadar soal cicilan atau bunga rendah. Itu tidak bisa disebut reforma agraria jika tidak disertai pemenuhan hak dasar atas perumahan yang layak dan kemudahan akses terhadap sumber kehidupan,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1 juta rumah khusus bagi buruh dan pekerja di Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu meringankan beban biaya hidup, terutama dengan membangun hunian di dekat kawasan industri.
