MUB Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil Tambang Maluku Utara, Minta Pemerintah Pusat Evaluasi

MUB Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil Tambang Maluku Utara, Minta Pemerintah Pusat Evaluasi
Acara silaturahmi dan rapat umum DPP MUB sekaligus peringatan hari jadi ke-6 MUB yang digelar di salah satu kafe di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
MUB Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil Tambang Maluku Utara, Minta Pemerintah Pusat Evaluasi, Jangan Sebut Orang Maluku Paling Bahagia “

JAKARTA, Indonesia jurnalis – Maluku Utara Bersatu (MUB) menyoroti persoalan pemerataan pembangunan dan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Organisasi tersebut mempertanyakan besarnya nilai ekspor komoditas tambang dari Maluku Utara dibandingkan dengan dana yang disebut diterima pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Maluku Utara Bersatu (MUB), O.H. Sero, dalam acara silaturahmi dan rapat umum DPP MUB sekaligus peringatan hari jadi ke-6 MUB yang digelar di salah satu kafe di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

O.H. Sero menyebut nilai ekspor hasil tambang Maluku Utara mencapai sekitar Rp243 triliun. Namun, menurut dia, dana yang dibagikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya sekitar Rp317 miliar.

“Kami merasa ada penipuan PempuS kepada kami masyarakat Malut, maka itu kami minta kepada Presiden RI Bapak H PRABOWO SUBIANTO. DBH ke Pemprov Malut harusnya 11 Triliun, agar Pemprov bisa membangun Infrastruktur yang merata sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Halmahera,” ucapnya.

Menurut O.H. Sero, pemerataan pembangunan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Maluku Utara. Ia mencontohkan beberapa kecamatan di Halmahera yang hingga kini dinilai masih minim infrastruktur dasar.

“Apalagi di Kecamatan Loloda Selatan, Loloda Tengah, Loloda Utara & Kec Loloda Kepulauan, sampai 81 tahun Indonesia Merdeka, tidak ada fasilitas jalan aspal & jembatan yang menghubungkan dari satu desa ke desa lain,” beber O.H. Sero.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, khususnya wilayah-wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Baca Juga  PK Masih Berproses dan Sengketa Lahan Bandara Djalaluddin Kembali Dipertanyakan, LIN Gorontalo: Pemerintah Jangan Hanya Menunggu Putusan

Selain membahas persoalan pembangunan dan DBH, kegiatan silaturahmi dan rapat umum DPP MUB tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antaranggota organisasi. Acara dihadiri pengurus serta perwakilan DPW dan DPD MUB dari berbagai daerah di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan acara hiburan dan karaoke bersama.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *