Ia menambahkan, munculnya usulan pergantian ketua umum secara mendadak memicu perdebatan panjang di dalam forum. Sebagian peserta menilai proses tersebut tidak sesuai dengan mekanisme organisasi karena tahapan pencalonan disebut tidak dilakukan sebelum Munas dimulai.
“Pasalnya sebelum acara digelar tidak ada yang ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum baru periode 2026–2030,” katanya.
Ketegangan yang terjadi dalam forum akhirnya membuat sejumlah agenda pembahasan tidak berjalan sesuai rencana. Dinamika internal tersebut disebut berujung pada penundaan hasil Munas hingga beberapa bulan ke depan.
“Dengan kondisi seperti ini di Munas KBPP Polri, hasilnya ditunda hingga tujuh bulan ke depan,” tambah sumber tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena Munas merupakan forum tertinggi organisasi yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis demi menjaga soliditas dan arah gerak KBPP Polri ke depan. Sejumlah peserta berharap polemik yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang transparan, demokratis, dan tetap berpedoman pada AD/ART agar tidak memicu perpecahan di tubuh organisasi.*
(Report ls)
(Editor NK)
