(3) Lembaga Pengelola Investasi: DANANTARA;
(4) BUMN Pangan dan Mitra Strategis: PT Berdikari (Persero) dan PT AGRINAS; (5) Asosiasi Peternak Rakyat;
(6) Organisasi Profesi & Industri: GPPU dan PPN;
(7) Lembaga Pemberdayaan: PERMINDO dan LPER;
(8) Pakar Independen: Praktisi & Akademisi Perunggasan;
(9) Koperasi perunggasan.
Target Output Nyata
Pertemuan ini menargetkan tiga output nyata:
1. Kesepakatan Offtaker Nasional: Komitmen tertulis dari BUMN Pangan (Bulog/Berdikari) dan Agrinas sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat secara konsisten dan berkelanjutan, terutama saat harga jatuh di pasaran.
2. Skema Pendanaan Infrastruktur: Rumusan model pembiayaan strategis bersama DANANTARA untuk pembangunan RPHU dan Cold Storage di sentra-sentra peternakan rakyat.
3. Peta Jalan Roadmap CPP: Penyusunan komitmen pemerintah dalam menciptakan cadangan pangan protein serupa dengan beras, untuk bantuan sosial, penanganan bencana, krisis, atau kekurangan suplai di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” demikian ditegaskan Alvino. Alvino juga menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.
“Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ucapnya
“Sehingga diharapkan alokasi dana 20T difokuskan untuk memperkuat hilirisasi, yaitu penyediaan infrastruktur pascapanen baik berupa Rumah potong hewan unggas maupun penyediaan cold storage di sentra-sentra peternakan rakyat, serta penyerapan daging ayam dan telor untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),” tambahnya
Selain itu Alvino juga berharap terkait kebijakan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) pemerintah perlu melakukan koordinasi yang erat dengan asosiasi peternak serta pelaku usaha dan peternak, termasuk peternak mandiri terkait untuk memetakan kebutuhan serta menjaga kelancaran pasokan dan tidak menimbulkan gejolak.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” tegas Alvino.
(Redaksi/NK)
