Presidium Mitra BGN Indonesia Akan Gelar Aksi di DPR RI, Tuntut Kejelasan Nasib Investasi Program MBG
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Presidium Mitra BGN Indonesia menyatakan akan menggelar aksi di Gedung DPR RI pada 1 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya nasib para mitra yang telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (30/9/2026) malam.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia (AMBGN) yang juga Panglima Aksi Sawaluddin Aweng, mengatakan kehadiran para mitra dari berbagai daerah di Jakarta merupakan bentuk kekecewaan sekaligus upaya terakhir untuk mendapatkan kepastian mengenai keberlanjutan investasi dan keterlibatan mereka dalam program MBG.
“Salam perjuangan. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami menyampaikan bahwa kehadiran kami dari seluruh Indonesia di Jakarta adalah untuk melaksanakan aksi besok jam 1 di Gedung DPR RI,” ujar Sawaluddin.
Menurutnya, para mitra datang ke Jakarta bukan untuk memusuhi pemerintah, melainkan meminta negara mendengar persoalan yang mereka hadapi di daerah.
“Kami hadir di pusat ibu kota bukan untuk dianggap sebagai musuh, tetapi ini adalah cara kami untuk mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar dan kami siap untuk melakukan perlawanan kepada siapa pun yang ingin mendegradasi peran-peran kami dalam proses pembangunan di Republik ini,” tegasnya.
Sawaluddin menyebut para mitra merupakan bagian dari masyarakat yang sejak awal mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya program MBG. Mereka mengaku telah mengeluarkan modal, tenaga, waktu, bahkan berutang untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami adalah orang-orang yang dengan segala cara mendukung untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban daripada wakil-wakil kami yang ada di sana untuk memastikan mereka harus mendengar apa yang menjadi beban kami di daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebagian mitra kini menghadapi tekanan dari pihak penagih utang akibat modal yang telah dikeluarkan untuk pembangunan SPPG.
“Teman-teman di rumah itu tidak ada yang berani pulang. Akan dituntut oleh pembayaran utang akibat dari keterlibatan investasi di dalam program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh negara melalui Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Sawaluddin juga membantah anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai para mitra. Menurut dia, masyarakat tidak mengetahui proses dan pengorbanan yang dilakukan para mitra ketika membangun fasilitas pendukung program MBG.
“Banyak berita di luar kami disebut macam-macam, kami disebut maling, koruptor. Mereka tidak tahu bagaimana kami mengeluarkan uang, bagaimana kami mengeluarkan keringat untuk membangun dapur demi terlaksananya program pemerintah Presiden,” katanya.
Ia mempertanyakan posisi para mitra yang selama ini disebut sebagai bagian dari program pemerintah, tetapi kemudian merasa tidak mendapatkan kepastian mengenai keberlanjutan usaha dan investasi mereka.
“Adalah kami yang membangun dapur. Kalau tidak ada kami yang membangun dapur, tidak ada itu namanya program makan bergizi. Kami dedikasikan diri untuk menyukseskan program ini,” ujarnya.
Sawaluddin juga menyinggung adanya informasi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program dan insentif yang menurutnya dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dengan para mitra.
“Kedudukan yang sama, sejajar antara para mitra. Posisi kami adalah bagian dari program Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menyampaikan persoalan yang lebih spesifik dialami para mitra di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengatakan, sejak program tersebut dimulai pada Oktober 2025, para mitra telah dikejar waktu untuk menyelesaikan berbagai persiapan pembangunan SPPG.
“MBG 3T terpencil ini dimulai sejak Oktober 2025. Saat itu SK dimulai dari tanggal 25, di mana saat itu kami diberikan waktu 25 hari untuk menyelesaikannya. Kami diburu waktu,” kata Herwil.
Menurutnya, untuk memenuhi target tersebut, para mitra mencari pembiayaan dari berbagai sumber.
“Kami meminjam uang, baik dari keluarga, sahabat, toko material, maupun perbankan dengan janji satu bulan setengah atau dua bulan akan kami kembalikan,” ujarnya.
Namun, Herwil mengaku persoalan pembayaran hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang mereka harapkan.
“Sekarang Oktober sudah hampir satu tahun. Kami menyelesaikan pekerjaan hingga detik ini berdasarkan juknis pertama, kami tidak dibayarkan,” katanya.
