Herwil mengatakan kondisi tersebut membuat para mitra menghadapi tekanan finansial. Bahkan, sejumlah mitra disebut terus diteror oleh penagih utang.
“Kami hampir setiap saat diteror penagih hutang. Orang-orang, sahabat kami putus semua gara-gara kami menjanjikan, sementara janji yang diberikan BGN pun tidak pernah sama sekali diberikan kepada kami,” ujarnya.
Ia menilai aksi ke DPR RI menjadi salah satu langkah yang ditempuh setelah berbagai upaya komunikasi sebelumnya belum memberikan penyelesaian yang dianggap jelas oleh para mitra.
“Kami sudah melakukan berbagai cara persuasif. Kami sudah datang melalui KSP, melalui para elite partai, bahkan berbagai pihak sudah kami datangi. Hal ini kami hanya tinggal aksi. Inilah mungkin satu-satunya jalan terakhir bagi kami sehingga kami didengar,” katanya.
Dalam aksi yang direncanakan berlangsung pada Kamis (1/10/2026), para mitra menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan.
Herwil menyebut sedikitnya terdapat empat tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta keberlanjutan program MBG sebagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami menuntut keberlanjutan dan optimalisasi pelaksanaan program MBG sebagai program prioritas nasional,” ujarnya.
Kedua, mereka meminta pencabutan moratorium pendirian SPPG, khususnya bagi mitra yang telah mendapatkan titik dan telah melakukan persiapan pembangunan.
Ketiga, mereka meminta pengembalian dana atau penyelesaian terhadap investasi para mitra serta kepastian operasional SPPG 3T.
Keempat, mereka meminta adanya mekanisme penyelesaian persoalan dan sengketa yang jelas, transparan, serta berkeadilan.
“Untuk itu kami esok datang ke DPR RI menyatakan tuntutan kami,” kata Herwil.
Para mitra juga berharap DPR RI dapat menjadi ruang untuk mempertemukan mereka dengan pihak terkait guna memperoleh kejelasan mengenai status investasi, operasional SPPG, serta mekanisme penyelesaian kewajiban yang selama ini mereka persoalkan.
Ketua Umum AMBGN, Sawaluddin Aweng menambahkan, Para mitra merasa telah memberikan dukungan nyata terhadap program MBG, namun kini justru menghadapi persoalan finansial.
“Yang mengeluarkan uang sekian triliun untuk membantu program gratis Presiden selain kami? Kami ini para pencintanya Prabowo, Pak, tapi kami dikhianati oleh para pembantunya Prabowo,” ujar Sawaluddin
Ia juga mempertanyakan apakah Presiden mengetahui kondisi yang dialami para mitra di lapangan.
“Bagaimana capeknya kami mendukung beliau untuk menyukseskan program MBG,” katanya.
Ia bahkan menyatakan para mitra siap bertahan di Gedung DPR RI apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons.
“Jika aspirasi kami tidak direspons, kami akan tidur di DPR dan akan kami gembok dapur-dapur SPPG,” tegasnya.
Rencana aksi tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya persoalan yang diklaim para mitra terkait investasi, pembayaran, keberlanjutan operasional, dan komunikasi dengan pihak penyelenggara program MBG.
Di sisi lain, tuntutan tersebut tetap perlu memperoleh penjelasan dan tanggapan dari Badan Gizi Nasional maupun pihak pemerintah terkait agar publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai status investasi para mitra, mekanisme pembayaran, serta kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan SPPG yang telah dibangun.*
(Report Lucky poni)
