Protes SPMB SMAN 32 Tangerang Memanas, Massa Desak Copot Kepala Sekolah hingga Gubernur Banten
TANGERANG, Indonesia jurnalis – Ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (3/7/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diduga tidak berjalan sesuai ketentuan.
Dalam aksi tersebut, massa menutup gerbang sekolah menggunakan batang bambu yang dipasangi sejumlah spanduk berisi tuntutan dan ungkapan kekecewaan terhadap proses penerimaan siswa baru.
Beberapa spanduk yang terpasang di lokasi aksi bertuliskan, Copot Kepala Sekolah SMAN 32 Kabupaten Tangerang.”
Bangunan Ini Disegel Oleh Rakyat Tertindas.”
Pendidikan Adalah Hak Anak Bangsa, Jangan Dipersulit Generasi Anak Bangsa.”
Selain menuntut pencopotan Kepala SMAN 32 Kabupaten Tangerang, massa juga menyuarakan desakan agar Gubernur Banten, Andra Soni, mengundurkan diri. Dalam tuntutannya, para demonstran menilai kebijakan pemerintah provinsi di bidang pendidikan tidak berpihak kepada masyarakat dan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan serta nilai kemanusiaan.
Aksi unjuk rasa sempat mendapat respons dari pihak sekolah. Wakil Kepala SMAN 32 Kabupaten Tangerang Bidang Kesiswaan, M. Khaerul Fikar, yang juga menjabat sebagai Ketua SPMB Tahun Ajaran 2026, menemui massa untuk memberikan penjelasan.
Dalam kesempatan tersebut, M. Khaerul Fikar menyampaikan bahwa Kepala Sekolah sedang tidak berada di lokasi. Ia kemudian menawarkan kepada perwakilan demonstran untuk melakukan musyawarah guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan.
Selama aksi berlangsung, aparat dari unsur Kepolisian dan TNI terlihat melakukan pengamanan guna memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Hingga aksi berakhir, massa masih menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB di SMAN 32 Kabupaten Tangerang serta meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat terkait hak memperoleh pendidikan yang adil dan transparan.*
(Dirman)
