Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut.
Jika benar terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan revitalisasi, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Program pemerintah yang menggunakan anggaran negara seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, sesuai aturan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.
Publik tentu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran revitalisasi digunakan, siapa yang melaksanakan pekerjaan, bagaimana mekanisme pengadaan atau pelaksanaannya, serta apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan Juknis dan dokumen perencanaan.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Resor Way Kanan dan Kejaksaan, serta lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan, diharapkan dapat menindaklanjuti informasi tersebut apabila ditemukan indikasi awal adanya penyimpangan.
Pemeriksaan lapangan dan audit terhadap dokumen anggaran juga penting dilakukan agar persoalan menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Tim media juga akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan bukti yang cukup, informasi tersebut akan disampaikan kepada lembaga berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan terkait pelaksanaan revitalisasi SMPN 4 Banjit, termasuk mengenai dugaan ketidaksesuaian Juknis dan isu dugaan setoran kepada oknum tertentu.
(Tim Media)
