SBY Geram! Desak PBB Hentikan Misi UNIFIL Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam serangan yang terjadi di Lebanon. Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan penugasan misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui unggahannya di media sosial X, Minggu (5/4/2026). Ia mengawali dengan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai peacekeeper di Lebanon.
“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar,” ucap SBY.
SBY menegaskan bahwa menjadi prajurit TNI berarti siap mengorbankan jiwa dan raga demi negara. Ia pun mengaku turut merasakan kesedihan mendalam yang dialami keluarga para korban.
Lebih lanjut, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Menurutnya, PBB juga harus mampu menjelaskan rangkaian kejadian yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia.
“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” ucap SBY.
SBY juga mengingat pengalamannya saat bertugas dalam misi PBB di Bosnia pada 1995–1996 sebagai Kepala Pengamat Militer dengan pangkat Brigadir Jenderal.
“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian pada dasarnya tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat untuk terlibat dalam pertempuran, sebagaimana diatur dalam Chapter VI Piagam PBB. Tugas mereka berada di wilayah “Blue Line” atau zona netral yang seharusnya bukan area konflik bersenjata.
Namun, menurut SBY, kondisi di lapangan kini berubah drastis. Ia menyebut pasukan penjaga perdamaian justru berada di wilayah perang yang aktif, di tengah konflik antara Israel dan Hizbullah.
