“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari ‘Blue Line’,” ucap SBY.
Situasi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan pasukan perdamaian, karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban pertempuran.
“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” jelasnya.
SBY juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang untuk menghasilkan resolusi yang tegas dan jelas. Ia menegaskan bahwa PBB tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel internasional.
“PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini,” katanya.
SBY turut mengenang perannya saat menjabat sebagai Presiden RI yang mengusulkan pengiriman Kontingen Garuda ke Lebanon sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Kontingen pertama, Garuda XXIII/A, diberangkatkan pada November 2006.
Hingga tahun 2026, tercatat sudah 19 kali kontingen Indonesia menjalankan misi di Lebanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun.
Di akhir pernyataannya, SBY memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon agar tetap semangat dan menjaga keselamatan diri.
“Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” pungkasnya.*
(Red/NK)
