Sengketa Lahan dan Dampak Lingkungan Tak Kunjung Usai, Pemuda Wasile Siap Geruduk Kementrian ESDM Tuntut Cabut IUP PT. JAS dan PT. ARA
JAKARTA, Indonesia Jurnalis – Persatuan Pemuda Wasile Jakarta (PPWJ) menyatakan sikap tegas untuk mengawal persoalan pertambangan di Halmahera Timur hingga ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, PPWJ akan mendatangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Jaya Abadi Semesta (JAS) dan PT Alam Raya Abadi (ARA). Kamis (9/4/2026).
Koordinator Pemuda Wasile Jakarta, Valen Totomo, menegaskan bahwa keresahan masyarakat di lingkar tambang sudah mencapai puncaknya.
“Keberadaan kedua perusahaan tersebut dinilai lebih banyak mendatangkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan daripada kesejahteraan,” ujar Valen.
Poin-Poin Tuntutan dan Pelanggaran Utama
- Pengabaian Hak Nelayan: PT JAS hingga kini belum memenuhi kewajiban ganti rugi terhadap petani rumput laut yang terdampak aktivitas pertambangan.
- Pelecehan Lembaga Negara: PT JAS tercatat telah mangkir dua kali dari panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian serius terhadap kedaulatan perwakilan rakyat.
- Dugaan Pelanggaran Operasional: Adanya isu terkait penggunaan jetty (dermaga) ilegal serta sengketa lahan warga yang tak kunjung menemukan titik temu.
- Konflik Tali Asih PT ARA: Masalah pembayaran tali asih oleh PT Alam Raya Abadi kepada masyarakat setempat yang masih menggantung tanpa kepastian hukum.
Valen Totomo menekankan bahwa investasi seharusnya membawa dampak positif bagi ekonomi lokal, bukan justru merampas hak-hak dasar warga.
