“Jika lembaga resmi seperti DPRD saja tidak dihiraukan oleh perusahaan, bagaimana nasib masyarakat kecil yang berhadapan langsung di lapangan? Kami tidak akan membiarkan ada pembiaran yang berlarut-larut. Kami akan meminta Bapak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk bersikap tegas dan segera mencabut izin operasional kedua perusahaan tersebut,” tegasnya
PPWJ menilai bahwa kehadiran PT JAS dan PT ARA telah gagal memenuhi mandat kesejahteraan masyarakat dan justru menciptakan degradasi lingkungan serta konflik lahan yang berkepanjangan.
“Aksi massa ke Kementerian ESDM merupakan langkah konstitusional terakhir untuk mencari keadilan bagi warga Wasile, Halmahera Timur,” tutupnya.
