SOMASI Jakarta Minta KPK Periksa Dugaan Penambangan Ilegal di Pulau Gebe, KPK juga perlu menyelidiki lebih lanjut keterlibatan LSM Paguyuban Gebe dan oknum anggota DPRD Halmahera Tengah, Rusdi A. Taher,” kata Irwan dalam orasinya
Jakarta, Indonesia jurnalis – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/10/2024). Aksi ini berlangsung setelah David Glen Oei memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Abdul Gani Kasuba (AGK), mantan Gubernur Maluku Utara.
Ketua SOMASI Jakarta, Irwan, dalam orasinya di depan kantor KPK, menegaskan bahwa KPK perlu menyelidiki lebih lanjut keterlibatan LSM Paguyuban Gebe dan oknum anggota DPRD Halmahera Tengah, Rusdi A. Taher. Mereka diduga terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal dan mendukung aktivitas ilegal PT Mineral Trobos, perusahaan milik David Glen Oei, di Pulau Gebe.
“Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Irwan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
Namun, menurut Irwan, kegiatan operasional PT Mineral Trobos bertentangan dengan peraturan yang ada. Perusahaan tersebut diduga beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sah, melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, fasilitas dermaga bongkar muat milik perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut.
Dalam aksinya, SOMASI juga mempertanyakan pencabutan plang yang sebelumnya dipasang oleh Bareskrim Mabes Polri di lokasi milik PT Mineral Trobos. Mereka menduga dana dari aktivitas ilegal ini digunakan untuk mendirikan banyak perusahaan tambang serta melobi Abdul Gani Kasuba saat masih menjabat sebagai gubernur.
“Kami mendesak KPK untuk segera melakukan audit terhadap PT Mineral Trobos yang diduga memonopoli pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Maluku Utara, termasuk PT Mineral Jaya Molagina, PT Wasile Jaya Lestari, PT Lipu Jaya Mineral, dan PT Gebe Sinar Perkasa,” tegas Irwan.