Meski demikian, Indra tetap skeptis.
“Kami sudah terlalu sering dijanjikan. Skandal PT. SGC ini harus dibongkar total oleh Kejagung RI. Jangan ada kompromi. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Sementara itu, orasi dilanjutkan oleh Sapriansyah, seorang aktivis Lampung. Ia membeberkan akar panjang konflik lahan antara SGC dan masyarakat adat.
“Sejak awal proses permintaan tanah oleh SGC penuh kejanggalan. Setelah penggusuran dan pembukaan lahan, terjadilah penyerobotan, bahkan kekerasan fisik terhadap warga,” ungkapnya.
Menurut Sapriansyah, konflik ini berlangsung bertahun-tahun tanpa penegakan hukum yang nyata.
“Tahun 2018 terjadi perampasan, pemukulan, kriminalisasi warga. Tapi tidak ada satu pun yang menyentuh SGC,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut SGC bukan hanya aktor ekonomi, tapi juga politik.
“Mereka penyokong kekuasaan politik di Lampung. Maka jangan heran, kasusnya selalu kandas. Kami tantang Kejagung untuk buktikan bahwa hukum masih bisa berdiri di negeri ini,” serunya penuh tekanan.
Aksi ini bukan yang pertama, namun dinilai sebagai yang paling terbuka, paling lengkap dalam data, dan paling langsung menyasar pusat kekuasaan hukum.
Kini, di tangan Kejagung hanya ada dua pilihan, menjadikan laporan ini sebagai pintu masuk pengusutan besar, atau kembali membiarkan siklus pengabaian hukum yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Dan di Tulang Bawang tempat ribuan hektare tanah diubah jadi ladang tebu masyarakat masih menunggu. Mereka masih menyimpan ingatan tentang jerit nenek mereka yang kehilangan pohon pohon tua dan besar, atau nisan tua yang hilang ditelan alat berat.
Mereka masih percaya, bahwa hukum suatu hari bisa berpihak kepada yang lemah.
“Kami akan lanjutkan orasi di depan Istana Negara agar Presiden Prabowo, sebagai macan Asia, menegakkan keadilan di Lampung,” tutup Indra, disambut sorak ratusan massa aksi.
Willy
