WFA dan Hemat BBM: Sinyal Panik Fiskal, Kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20 persen
Lampung, Indonesia Jurnalis – Pemerintah berencana menerapkan skema work from anywhere (WFA) satu hari per pekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan mendorong sektor swasta mengikuti kebijakan serupa mulai April 2026, disertai opsi pembelajaran daring bagi siswa.
Kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20 persen per hari pelaksanaan sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia dan tekanan subsidi energi dalam APBN.
Jika ditelaah melalui perspektif ekonomi publik dan kelembagaan, WFA satu hari per pekan terutama bila dipusatkan pada Senin atau Jumat, lebih tampak sebagai respons jangka pendek yang tidak efisien, sulit ditegakkan, mengirim sinyal kepanikan fiskal, dan berisiko merusak kebiasaan belajar anak.
Hitungan “20 Persen” dan Rebound Effect. Menteri Keuangan menyebut bahwa secara “hitungan kasar” WFA satu hari dapat menghemat sekitar seperlima atau 20 persen konsumsi BBM harian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa estimasi penghematan masih bersifat indikatif dan belum disertai pemaparan data rinci tentang struktur konsumsi BBM menurut jenis pengguna dan wilayah.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan BBM nasional hingga akhir 2025 rata-rata mencapai kisaran 232 ribu kiloliter per hari, naik dibanding sekitar 226 ribu kiloliter per hari pada 2024, dengan hampir separuh kebutuhan tersebut dipenuhi dari impor.
Sektor transportasi tetap menjadi pengguna BBM terbesar, dengan porsi sekitar 52 persen dari total konsumsi nasional, disusul sektor industri, ketenagalistrikan, dan aviasi. Artinya, potensi penghematan yang signifikan hanya akan tercapai jika kebijakan benar-benar mampu mengurangi mobilitas transportasi dalam skala luas dan berkelanjutan.
Ketika WFA hanya berlaku satu hari per minggu dan menyasar terutama pekerja formal, ruang penghematan nyata terhadap 52 persen konsumsi BBM di sektor transportasi menjadi sangat terbatas. Masalah menjadi lebih serius ketika pemerintah mendorong penetapan WFA pada Senin atau Jumat.
Secara perilaku, pilihan hari ini mendorong weekend extension, di mana sebagian ASN dan pekerja swasta cenderung memperpanjang akhir pekan dengan melakukan perjalanan wisata atau pulang kampung, bukan tinggal di rumah. Dalam literatur energi, kondisi ini dikenal sebagai rebound effect penghematan dari berkurangnya perjalanan ke kantor dapat terhapus oleh kenaikan konsumsi BBM untuk aktivitas rekreasi yang justru berjarak lebih jauh.
Kontrol Kebijakan dan Kesenjangan Kepatuhan
Kebijakan WFA secara formal dapat diterapkan kepada ASN melalui regulasi birokrasi, sehingga pemerintah memiliki instrumen kontrol yang relatif kuat di sektor ini. Namun pemerintah juga secara eksplisit mendorong perusahaan swasta untuk mengikuti kebijakan yang sama sebagai bagian dari upaya nasional menghemat BBM.
Di sini problem kelembagaan muncul. Pemerintah tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat terhadap jutaan pelaku usaha kecil, sektor informal, dan perusahaan dengan kapasitas teknologi terbatas.
Perusahaan besar dan BUMN mungkin dapat mengawasi pelaksanaan WFA dengan sistem digital, tetapi sebagian besar pelaku ekonomi lain sulit dimonitor.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kepatuhan sebagian kelompok akan mengikuti aturan secara formal, sementara kelompok lain menerapkannya secara longgar atau bahkan hanya di atas kertas. Dari sudut pandang kebijakan energi, WFA menjadi instrumen dengan cakupan sempit, biaya administrasi tinggi, dan dampak penghematan yang sangat tidak pasti.
Dari Hemat BBM ke Sinyal Panik Fiskal
Secara naratif, pemerintah mengaitkan langsung kebijakan WFA dan sekolah daring dengan upaya menghemat BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia dan melebarnya defisit neraca minyak Indonesia.
Hingga akhir 2025, kebutuhan BBM nasional terus meningkat dan hampir separuhnya harus dipenuhi dari impor, sehingga setiap kenaikan harga minyak dunia segera menekan ruang fiskal melalui subsidi dan kompensasi energi.
Transparansi mengenai tekanan fiskal patut diapresiasi, tetapi pengulangan pola kebijakan yang mirip dengan masa pandemi (WFH, sekolah daring, pembatasan aktivitas) berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara kembali berada dalam situasi darurat. Masyarakat telah mengaitkan WFH dan sekolah daring dengan krisis kesehatan sebelumnya.
