Ketika pola ini kembali diaktifkan untuk merespons krisis energi, publik dapat menilai bahwa pemerintah kehabisan instrumen lain, sehingga risiko panic buying BBM dan pelemahan kepercayaan terhadap stabilitas APBN menjadi meningkat.
Anak, Gawai, dan Erosi Kebiasaan Belajar
Dimensi sosial yang sering terabaikan adalah dampak kebijakan ini terhadap anak-anak. Selama pandemi, berbagai laporan dan pengalaman lapangan menunjukkan lonjakan penggunaan gawai di kalangan siswa yang beriringan dengan peningkatan kecanduan gim, media sosial, dan konten digital singkat yang mengganggu konsentrasi belajar.
Banyak orang tua merasakan bahwa mengembalikan ritme belajar tatap muka (bangun pagi, bersiap ke sekolah, berinteraksi dengan guru dan teman) memerlukan usaha yang panjang.
Ketika opsi sekolah daring kembali dibuka bukan karena alasan kesehatan, melainkan demi penghematan BBM, kekhawatiran orang tua menjadi wajar. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa hari “belajar dari rumah” kerap berubah menjadi hari di mana anak lebih banyak berhadapan dengan layar gawai daripada dengan buku dan guru.
Tanpa desain pembelajaran yang kuat dan pengawasan intensif, sekolah daring cenderung mengurangi jam belajar efektif, memecah fokus anak oleh notifikasi hiburan, serta mengikis kebiasaan dasar disiplin belajar.
Dalam jangka panjang, erosi habit belajar ini merupakan biaya tersembunyi yang jauh lebih besar daripada angka penghematan BBM harian yang sifatnya sementara.
Skala Prioritas: MBG, Koperasi Merah Putih, dan Dana Desa
Sementara itu, pemerintah tengah mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai program unggulan. Anggaran MBG tahun 2026 dialokasikan sekitar Rp335 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat yang diharapkan tercapai pada pertengahan 2026. Program ini penting untuk memperbaiki gizi dan kualitas sumber daya manusia, tetapi skalanya sangat besar dalam konteks APBN yang sedang tertekan oleh lonjakan harga energi.
Demikian pula, program KMP menargetkan pembangunan sekitar 80.000 gerai di desa dan kelurahan sebagai simpul ekonomi dan distribusi program pemerintah hingga 2026. Kedua program ini memiliki karakter populis dengan manfaat jangka panjang, tetapi dampaknya terhadap penghematan BBM jangka pendek relatif tidak langsung.
Jika tujuan utama saat ini adalah menjaga stabilitas energi dan mengendalikan subsidi, pendekatan kebijakan yang lebih konsisten adalah melakukan kalibrasi sementara terhadap kecepatan ekspansi MBG dan KMP.
Penundaan bertahap perluasan cakupan atau penjadwalan ulang sebagian pembangunan dapat membuka ruang fiskal untuk menopang kebijakan energi yang lebih tepat sasaran tanpa harus mengorbankan kualitas pembelajaran tatap muka dan kebiasaan belajar anak.
Pada saat yang sama, dana Desa dapat diarahkan lebih ketat untuk mendukung infrastruktur yang mengurangi jarak tempuh, memperbaiki akses transportasi publik, dan menurunkan biaya logistik desa, bukan sekadar untuk kegiatan seremonial berdaya ungkit rendah.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penetapan band harga minyak dunia sebagai rujukan kebijakan. Dengan mekanisme ini, publik dapat memahami hubungan yang jelas antara lonjakan harga minyak, penyesuaian harga BBM domestik, dan pengaturan ulang program-program populis.
Selama harga minyak berada dalam rentang tertentu, program seperti MBG, KMP, dan Dana Desa dapat berjalan sesuai rencana. Ketika harga menembus batas atas, publik sudah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada penundaan ekspansi atau efisiensi belanja tertentu.
Pendekatan yang lebih berbasis aturan semacam ini akan mengurangi kesan kepanikan dan menjadikan kebijakan energi–fiskal lebih kredibel dibanding menggantungkan harapan pada WFA satu hari yang manfaatnya belum terukur dengan baik, sementara biayanya terhadap tatanan sosial, disiplin kerja, dan masa depan anak justru sangat nyata.*
Penulis: Frof. Dr. Nairobi, S.E,M.Si , Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
