Natalius Pigai : Jangan Definisikan Orang Asli Papua Secara Politik
JAKARTA, Indonesia jurnalis , 9 September 2026- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah dalam membangun basis data Orang Asli Papua (OAP). Pigai mengingatkan agar proses pendataan tidak berkembang menjadi pendefinisian OAP secara politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kementerian HAM, Jakarta.
Pigai menegaskan bahwa:
“Negara tidak boleh membuat definisi atas sebuah suku, bangsa, ras, dan golongan.”
Ia juga mengingatkan: “Definisi politik itu sangat berbahaya.”
Menurut Pigai, apabila orang yang bukan OAP kemudian ditetapkan sebagai OAP melalui suatu definisi politik, dampaknya dapat menyentuh representasi politik, ekonomi, bisnis, dan birokrasi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat masyarakat asli Papua semakin termarginalisasi dan bahkan dapat menimbulkan persoalan sosial serta rasisme.
Pigai juga menekankan bahwa identitas kesukuan bukan sesuatu yang semestinya ditentukan oleh keputusan politik. Dalam penjelasannya, ia menyebut identitas OAP sebagai sesuatu yang bersifat “god-given” atau pemberian Tuhan, serta menyinggung pendekatan ilmiah seperti DNA dalam melihat asal-usul biologis.
Namun, Pigai menegaskan bahwa kekhawatirannya merupakan antisipasi terhadap kemungkinan di masa depan, bukan tuduhan bahwa persoalan tersebut sudah terjadi.
“Kalau hari ini sih enggak masalah. Tapi kalau masa yang akan datang kan kita enggak tahu, Indonesia kan selalu dinamis.”
Di sisi lain, Kemendagri memang sedang menyiapkan basis data OAP. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan valid sehingga kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dapat lebih tepat sasaran.
