Aktivis Anti korupsi Desak Bongkar Praktik Pajak Sugar Group, “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perizinan yang tercatat berbeda jauh dengan kondisi sebenarnya”
Bandar Lampung Indonesia Jurnalis – Pasca aksi unjuk rasa yang digelar oleh tiga elemen masyarakat, DPP Akar Lampung, LSM Kramat, dan DPP LSM Pematank di Kantor Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung langsung bergerak cepat.
Tim yang dipimpin Kepala Bapenda, Slamet Riadi, melakukan kunjungan langsung ke kantor PT Sugar Group Companies (SGC) pada hari kamis, 12 Juni 2025, dalam rangka penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta koordinasi penggalian potensi Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat.
Kunjungan tersebut disambut oleh perwakilan manajemen SGC, Saeful Hidayat. Menurut Slamet, langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan SGC terhadap kewajiban perpajakan daerah serta menggali potensi tambahan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung.
Dalam penelusuran awal, Bapenda menemukan data kendaraan bermotor milik SGC yang belum melunasi PKB. Selain itu, pihaknya juga meminta klarifikasi atas penggunaan alat berat dan pemanfaatan air permukaan dalam operasional perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, tiga organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi DPP Akar Lampung, Kramat, dan DPP Pematank menggelar konferensi pers di Kantor DPP Akar Lampung, menegaskan bahwa persoalan pajak SGC telah lama menjadi sorotan mereka.
“Persoalan pajak SGC tidak sepenuhnya dibayarkan sesuai ketentuan, termasuk pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, hingga pajak kendaraan alat berat yang kami duga belum dibayar,” tegas Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, Jumat (13/6/2025).
Indra juga meminta Bapenda untuk melakukan audit menyeluruh sejak awal berdirinya SGC di Lampung, bukan hanya pada beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti potensi besar pajak dari produksi gula dan etanol yang selama ini dihasilkan oleh SGC, yang terdiri dari empat perusahaan di bawahnya.
“Jika sekali panen mereka bisa menghasilkan 500.000 ton, berapa besar pajak 10 persen dari penjualan yang seharusnya disetorkan kepada negara? Belum lagi PPN dari produksi etanol. Ini harus diselidiki,” tambahnya.
Indra juga mendesak Bapenda untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa penguasaan lahan oleh SGC di lapangan jauh melebihi kontrak yang tercatat, yang dapat menimbulkan kerugian dari sisi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
