Beban yang Bertumpuk
Pengurangan belanja pemerintah juga dapat mengurangi pesanan kepada penyedia makanan, transportasi, percetakan, pemeliharaan, dan berbagai jasa. Ketergantungan tersebut bukan alasan mempertahankan pemborosan. Namun, pemerintah perlu memastikan realokasi berjalan dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
Persoalannya menyangkut waktu, lokasi, dan penerima manfaat. Penghematan dapat berlangsung segera, sementara program pengganti belum siap. Ketika pendapatan usaha melemah dan akses solar terganggu, masyarakat menghadapi tekanan dari dua arah: kesempatan memperoleh penghasilan berkurang, sedangkan biaya menjalankan kegiatan meningkat.
Dalam skenario buruk, pelemahan ekonomi lokal mengurangi penerimaan daerah. Pemerintah daerah kemudian kembali mengurangi layanan atau meningkatkan pungutan. Lingkaran ini bukan kepastian, tetapi perlu dicegah melalui perlindungan pelayanan dasar, kepastian pembayaran, kelancaran energi, dan penyesuaian berdasarkan kondisi setiap daerah.
Janji Baru dan Prioritas
Dalam keadaan demikian, rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu dinilai secara disiplin. Arahan resmi Presiden masih menempatkan pelaksanaan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Rencana tersebut belum tepat diperlakukan sebagai skema universal yang seluruh anggarannya telah diputuskan.
Tujuan memperluas akses pendidikan tinggi patut didukung. Namun, pertanyaan ekonomi publik bukan hanya apakah program bermanfaat. Pertanyaan utamanya ialah apakah dana tersebut menghasilkan manfaat sosial lebih besar dibandingkan penggunaannya untuk membantu mahasiswa miskin, memperbaiki pendidikan dasar, meningkatkan mutu kampus, atau menjaga pelayanan daerah.
Pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 sebesar 5,45 persen bukan bukti otomatis ketidakmampuan membiayai program baru. Sebaliknya, angka itu juga bukan jaminan tersedianya ruang fiskal. Pemerintah jangan menambah kewajiban permanen tanpa sumber pendanaan permanen yang kredibel. Penghitungan biaya seharusnya mendahului perluasan janji.
Kuliah gratis bagi semua mahasiswa belum tentu paling adil. Keluarga mampu ikut menerima subsidi, sementara anak miskin yang belum masuk perguruan tinggi belum tentu memperoleh manfaat. Pemerintah lebih tepat menjamin akses melalui pembebasan biaya dan bantuan hidup bagi kelompok miskin, disertai kontribusi proporsional keluarga mampu.
Pendanaan kampus juga harus terlindungi. Penghapusan penerimaan tanpa penggantian memadai berisiko mengurangi mutu pembelajaran, penelitian, dan pemeliharaan fasilitas. Gratis bagi mahasiswa tidak menghilangkan biaya pendidikan. Biayanya berpindah kepada anggaran negara atau, ketika pendanaan kurang, kepada kualitas layanan.
Menjaga Kepercayaan
Pelajaran Prancis mengingatkan bahwa kebijakan fiskal mempunyai dimensi kepercayaan. Masyarakat menilai siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang berkorban. Pemerintah perlu membuka biaya program, sumber pendanaan, serta konsekuensinya terhadap belanja lain. Janji baru harus ditimbang bersama kebutuhan yang sudah mendesak.
Mutu pemerintahan ditentukan oleh keberanian menetapkan prioritas. Tidak semua program harus dilaksanakan sekaligus. Negara perlu menjaga layanan daerah, memastikan akses energi, dan melindungi kelompok rentan sebelum memperluas komitmen. Stabilitas dibangun bukan melalui banyaknya janji, melainkan melalui keputusan yang adil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
