Standarisasi, Evaluasi, dan Prioritaskan Type Approval Dalam Negeri
Penerapan Type Approval harus dijalankan secara objektif sesuai standar internasional SOLAS (Safety of Life at Sea).
“BTKP harus selektif mengawasi produk luar negeri, dan di sisi lain wajib mengalihkan fokus energinya untuk mengedukasi serta mendorong pelaku usaha domestik agar bertransformasi menjadi produsen alat keselamatan pelayaran nasional, bukan sekadar memanjakan produk impor,” katanya.
Terapkan Single KBLI 5225 secara Konsisten dan Tegas
Aliansi Peduli Keadilan Rakyat mendukung penuh standarisasi perizinan berbasis risiko melalui penerapan tunggal KBLI 5225 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan/Laut) secara menyeluruh.
Aliansi Peduli Keadilan Rakyat mendesak BTKP melakukan penataan ketat terhadap badan hukum operasional, dengan menegaskan bahwa seluruh Service Station wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta melakukan penataan ulang terhadap koperasi-koperasi yang tidak sesuai ketentuan.
Bersihkan dan Tertibkan Oknum Internal BTKP yang Menghambat UMK
Kami mendesak DIRJENHUBLA melakukan pembersihan total terhadap oknum-oknum di internal BTKP yang menyalahgunakan wewenang, mencatut nama Dirjen untuk menerbitkan aturan sepihak, serta sengaja memperumit birokrasi (seperti perpanjangan Surat Pengakuan Kualifikasi/SPK) demi keuntungan pribadi melalui kedok sponsor program pelatihan luar negeri.
“Kami Mendesak Pimpinan Segera Copot Ibu Dini Novita Sari, S.T.,M.H sebagai KASIE RANCANG BANGUN BTKP yang diduga kuat melakukan Penyalagunaan Kewenangan dalam Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP),” tegasnya.
TUNTUTAN AKSI
- Mendesak Direktorat Jendral Perhubungan Laut segera membatalkan Kebijakan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) terkait Maker to maker karena berpotensi menimbulkan monopoli merek oleh perusahan tertentu.
- Mendesak Direktorat Jendral Perhubungan Laut Membatalkan kebijakan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) yang mewajibkan pelaksanaan pelatihan tenaga ahli (training) liferaft langsung ke China.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut segera usut tuntaskan dugaan Kasus yang terjadi di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) terutama Oknum-oknum BTKP yang menyalaguanakan kewenangan karena merugikan dan mempersulit Pengusaha Nasional.
- Mendesak Pimpianan Segera Copot Ibu Dini Novita Sari, S.T.,M.H sebagai KASIE RANCANG BANGUN BTKP yang diduga kuat melakukan Penyalagunaan Kewenangan dalam Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Aliansi Peduli Keadalian Rakyat meminta dengan tegas agar DIRJENHUBLA segera memanggil jajaran BTKP untuk melakukan pembenahan total (reformasi birokrasi) serta menginstruksikan agar setiap rancangan aturan baru wajib melalui mekanisme uji publik dan sosialisasi yang transparan bersama asosiasi pelaku usaha terkait sebelum diberlakukan.
