Sementara itu, UMP DKI Jakarta hanya naik 7,10 persen. Artinya, kenaikan Jakarta masih berada di bawah rekomendasi kenaikan Kabupaten Bekasi sebesar 1,13 poin persentase.
Sebagai perbandingan tahun 2026, kenaikan UMK Kota Bekasi tercatat 5,31 persen dan Kabupaten Bekasi 6,84 persen, sedangkan UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen.
Darmawansyah menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota dengan biaya hidup tinggi seharusnya memiliki kebijakan pengupahan yang benar-benar memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Kami meminta pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi buruh. Upah bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kehidupan, keluarga, dan masa depan pekerja. Jangan korbankan kesejahteraan buruh atas nama kompromi kepentingan!” pungkasnya.
FSB PMPI DKI Jakarta menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengupahan agar hak dan kesejahteraan kaum buruh tidak hanya menjadi janji pemerintah.




