Penolakan terhadap alih fungsi kawasan hunian menjadi tempat usaha juga bukan tanpa alasan. Aktivitas komersial yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan perumahan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya volume kendaraan, kemacetan, parkir liar, kebisingan, hingga terganggunya kenyamanan dan ketenteraman warga.
Warga yang tinggal di kawasan perumahan tentu memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan peruntukan wilayahnya. Oleh sebab itu, kepentingan investasi dan kegiatan usaha tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama instansi terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang maupun perizinan bangunan. Penindakan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum, mulai dari teguran administratif, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga pencabutan izin dan pembongkaran apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Munculnya bangunan bertingkat yang diduga diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan di Jalan Kencana IV Pondok Indah seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Jakarta Selatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Apakah bangunan tersebut benar-benar telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)? Apakah peruntukannya sebagai pusat perbelanjaan telah sesuai dengan zonasi kawasan? Dan apakah seluruh persyaratan lingkungan serta perizinan lainnya telah dipenuhi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap perubahan fungsi kawasan perumahan.
Jangan sampai aturan tata ruang hanya tegas terhadap masyarakat kecil, sementara pembangunan gedung komersial berskala besar justru luput dari pengawasan.
Pemerintah daerah harus membuktikan bahwa aturan berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang besarnya investasi maupun kepentingan pemilik bangunan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang keberadaan sebuah gedung, melainkan menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjaga tata ruang, melindungi hak warga, serta memastikan pembangunan di Jakarta berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.*
(Redaksi)
