Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.
Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

​JAKARTA,  Indonesia Jurnalis — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penghargaan tersebut turut ditujukan bagi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.

​Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif.

​”Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

​Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

​Ia menegaskan agar Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para Bupati dan Wali Kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah serta objektivitas. Dalam prosesnya, perumusan upah tersebut diharapkan mampu mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun karakteristik ekonomi tiap-tiap wilayah, yang meliputi kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.

​”Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *