Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Ia menilai, perbedaan pandangan antarunsur hendaknya tidak memicu pertentangan, melainkan menjadi ruang untuk mencari titik temu serta merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat dijalankan bersama.
Selain mengedepankan musyawarah, sinergi antarpemerintah juga dinilai krusial. Yassierli mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memikul tanggung jawab kolektif guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan dinamika ekonomi terkini.
”Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan penyusunan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum strategis dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
”Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya.*
(Redaksi)




