Munas VI KBPP Polri Diwarnai Interupsi, Pergantian Ketua Umum Jadi Sorotan
JAKARTA, Indonesia jurnalis — Musyawarah Nasional (Munas) VI Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri yang digelar di Hotel Kuningan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/5/2026), berlangsung panas dan diwarnai sejumlah interupsi dari perwakilan pengurus daerah. Dinamika forum memunculkan perdebatan terkait kepemimpinan organisasi serta mekanisme pergantian ketua umum periode 2026–2030.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan daerah KBPP Polri di menyampaikan keberatan serta meminta adanya pergantian Ketua Umum KBPP Polri periode 2021–2026, Evita Nursanty. Mereka menilai organisasi membutuhkan kepemimpinan baru agar KBPP Polri dapat bergerak lebih maju dan solid menghadapi tantangan ke depan.
Situasi di ruang sidang sempat memanas ketika interupsi datang secara bergantian dari peserta Munas. Perdebatan tidak hanya menyangkut figur ketua umum, tetapi juga menyentuh persoalan mekanisme organisasi dan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Salah seorang peserta Munas yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Munas tidak terdapat nama calon yang secara resmi maju untuk menggantikan ketua umum. Namun dalam pelaksanaan sidang, muncul dorongan dari sejumlah pengurus daerah agar dilakukan pergantian kepemimpinan.
“Sebetulnya sebelum Munas tidak ada calon kandidat yang maju untuk pergantian ketua umum KBPP Polri. Tetapi saat Munas berlangsung, beberapa pengurus daerah meminta Ketua Umum KBPP Polri periode 2021–2026, Evita Nursanty, untuk mundur dan digantikan ketua umum baru. Ini dinilai menyalahi aturan AD/ART,” ujarnya.
Ia menambahkan, munculnya usulan pergantian ketua umum secara mendadak memicu perdebatan panjang di dalam forum. Sebagian peserta menilai proses tersebut tidak sesuai dengan mekanisme organisasi karena tahapan pencalonan disebut tidak dilakukan sebelum Munas dimulai.
