Permintaan terhadap layanan digital memang cenderung tidak elastis, sehingga pelanggan tetap membayar layanan favorit mereka meski harga naik sedikit. Meski begitu, risiko penurunan daya beli yang lebih besar justru datang dari perilaku oportunistik platform, bukan dari tarif pajak itu sendiri. Pembeli awam sulit memeriksa rincian tagihan digital mereka, sehingga transparansi tagihan menjadi kunci utama agar dampak riil terhadap daya beli tetap terkendali.
Selain daya beli, volume transaksi digital juga patut dicermati. Volume transaksi digital secara keseluruhan kemungkinan tidak turun drastis. Pelaku usaha kena pajak dapat mengkreditkan bukti pemungutan pajak sebagai pajak masukan mereka, sehingga beban pajak bagi pelaku usaha bersifat netral. Konsumen akhir juga tidak perlu melapor manual, sehingga hambatan administratif tetap rendah.
Namun, penurunan volume transaksi berpotensi terjadi pada segmen tertentu. Penjual digital kecil dan niche menghadapi permintaan konsumen yang lebih elastis dibanding platform besar, sehingga konsumen segmen ini lebih mudah beralih ke produk substitusi lokal yang lebih murah. Pergeseran ini bukan penghilangan transaksi secara total, melainkan perpindahan transaksi dari platform asing kecil ke penyedia domestik.
Menghadapi perubahan ini, produsen digital asing kemungkinan menempuh dua jalur berbeda. Sebagian platform besar memilih mendaftar sukarela sebagai pemungut pajak resmi, karena langkah ini memberi mereka kendali penuh atas komunikasi kenaikan harga kepada pelanggan. Sebagian platform lain justru menaikkan harga sepihak dan mengaitkannya dengan aturan pajak baru, sehingga praktik ini perlu diawasi ketat oleh otoritas pajak dan lembaga perlindungan konsumen.
Pembeli, pada gilirannya, juga perlu menyesuaikan sikap mereka. Pembeli disarankan menuntut rincian tagihan yang transparan, dengan setiap kuitansi digital sebaiknya memisahkan harga dasar, tarif pajak resmi, dan biaya layanan tambahan. Pelaku usaha kena pajak disarankan menyimpan bukti pemungutan pajak dari bank sebagai dasar kredit pajak mereka. Konsumen individu yang sensitif terhadap harga berpotensi mengalihkan pembelian ke layanan domestik sejenis, sebagai bentuk penyesuaian paling praktis terhadap kenaikan harga.
Dampak akhirnya, aturan pajak digital baru memberi keuntungan fiskal yang jelas bagi negara, tetapi juga menyimpan risiko tata kelola yang nyata bagi konsumen. Daya beli tertekan secara terbatas oleh tarif pajak resmi, namun berpotensi tertekan lebih dalam oleh perilaku oportunistik platform yang tidak transparan. Volume transaksi secara agregat cenderung stabil, sementara transaksi pada platform digital kecil berpotensi bergeser ke penyedia domestik. Keberhasilan aturan ini pada akhirnya bergantung pada pengawasan pemerintah terhadap transparansi harga, karena kekuatan bank sebagai pemungut pajak saja tidak cukup untuk menjamin keadilan bagi konsumen.
