Program SPPG Dinilai Berdampak Positif bagi Masyarakat, Tata Kelola dan Peran Warga Perlu Diperkuat
JAKARTA, Indonesia jurnalis — ALIANSI BEDA BENDERA GABRI (Gabungan Anak Bangsa Relawan Indonesia) menyatakan kesiapan untuk mendukung sekaligus mengawal program strategis unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui pemantauan hingga ke lapisan masyarakat di berbagai daerah dan wilayah. Dalam pelaksanaannya, GABRI menyatakan akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyediaan makanan dan pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam pemaparan dan sesi dialog bersama peserta di Bandung, Senin (31/8/2026), Syamsul Arifin menjelaskan bahwa SPPG memiliki konsep pelayanan yang melibatkan komunitas serta berorientasi pada kepentingan sosial dan nirlaba.
Menurutnya, keberadaan SPPG di berbagai daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Program ini sangat bagus,” ujar Syamsul dalam pemaparannya.
Ia menyebutkan, jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program tersebut di sejumlah wilayah dapat mencapai sekitar 1.000 orang atau bahkan lebih. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya cakupan program sekaligus pentingnya memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif.
Selain memberikan pemenuhan makanan bergizi, keberadaan SPPG dinilai dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Komoditas lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan berbagai produk pangan lainnya berpeluang diserap untuk memenuhi kebutuhan program. Dengan demikian, pelaksanaan SPPG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima makanan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Meski demikian, besarnya manfaat dan cakupan program tersebut dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan. Sejumlah aspek mulai dari pengelolaan unit pelayanan, kebutuhan tenaga kerja, penggunaan lahan, hingga pola kerja sama dengan masyarakat perlu mendapat perhatian.
Syamsul juga menyinggung jumlah unit pelayanan yang berkaitan dengan SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Pengelolaannya melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga badan usaha dan pelaku UMKM.
