Rupiah Melemah, Saatnya Semua Waspada, Rupiah Menembus Angka Rp17.300 Per Dolar.
Penulis: Prof. Dr. Nairobi (Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan FEB Unila).
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Di minggu akhir bulan April 2026, rupiah menembus angka Rp17.300 per dolar. Sebelumnya terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi, pupuk, plastik, dan bahan bangunan. Bagi rumah tangga dan pelaku usaha, kondisi ini terasa sebagai tekanan nyata. Biaya hidup meningkat, biaya produksi melonjak, sementara kepastian ke depan justru terasa tak menentu.
Di saat yang sama, komunikasi resmi pemerintah dan otoritas ekonomi masih cenderung menonjolkan ketangguhan dan resiliensi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan inflasi resmi tetap dalam sasaran.
Pernyataan pemerintah ini dapat dimengerti, tetapi bila tidak diimbangi narasi risiko yang lebih terbuka, ada risiko mengulang kesalahan masa lalu. Terlalu percaya diri menghadapi gejolak, terlambat mengajak publik untuk lebih siap menghadapi badai.
Secara Ekonomi Makro, Indonesia saat ini tidak sedang berada di ambang krisis finansial akut, tetapi mulai memasuki fase koreksi yang tidak nyaman. Pelemahan rupiah di tengah ketidakpastian global dan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan mencerminkan naiknya risk premium.
Defisit neraca pembayaran yang melebar dan tekanan pada sisi fiskal akibat melebarannya defisit APBN serta beban program besar menunjukkan bahwa ruang kebijakan untuk merespons guncangan baru menjadi semakin sempit.
Di sisi supply side, kenaikan harga energi, pupuk, plastik, dan material bangunan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri yang menyebabkan biaya produksi naik, harga output terdorong, dan perusahaan di banyak sektor dipaksa memilih antara menaikkan harga atau memangkas margin dan skala usaha. Kombinasi ini adalah prasyarat klasik menuju “stagflasi ringan”. Pertumbuhan melandai, inflasi biaya merangkak, dan jumlah pengangguran dapat meningkat.
Dalam kondisi semacam ini, cara kita berkomunikasi tentang ekonomi menjadi sama pentingnya dengan bentuk kebijakan itu sendiri. Selama ini, narasi yang lebih banyak terdengar di ruang publik adalah bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki modal yang kuat, pertumbuhan sekitar 5 persen, inflasi yang relatif rendah, perbankan yang lebih sehat, dan cadangan devisa yang cukup besar.
Semua itu benar sebagai modal awal. Bila aspek ini saja yang disorot, muncul kesan bahwa kita hanya diminta tetap tenang, tanpa cukup diajak memahami bahwa struktur ekonomi sedang menghadapi kombinasi tekanan yang tidak sederhana, pelemahan kurs, kenaikan biaya hidup, dan penyempitan ruang fiskal serta moneter.
Sejarah krisis 1997–1998 memberi pelajaran yang terlalu mahal untuk diabaikan. Menjelang krisis, Indonesia juga menikmati pertumbuhan tinggi, inflasi terkendali, dan kurs yang relatif stabil. Sejumlah pejabat kala itu menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dan tidak mudah terguncang oleh krisis di Thailand dan negara tetangga.
Kenyataannya, guncangan eksternal yang awalnya dipandang “terlokalisasi” justru memicu keruntuhan sistemik. Rupiah terjun bebas, perbankan runtuh, dan kemiskinan melonjak drastis. Yang keliru kala itu bukan hanya angka fundamental, tetapi sikap kebijakan. Terlalu percaya diri, lambat mengakui risiko, dan enggan melakukan penyesuaian yang menyakitkan namun perlu sejak dini.
Perbedaannya, hari ini Indonesia telah melakukan banyak reformasi: perbankan lebih diawasi, kerangka fiskal lebih tertata, dan koordinasi kebijakan makro lebih baik. Itu semua adalah modal yang patut baik. Justru karena modal itulah, kita tidak boleh mengulang jebakan lama, menggunakan optimisme sebagai pengganti kewaspadaan.
Komunikasi resmi yang terlalu berat di sisi “kita masih kuat” tanpa cukup ruang untuk berkata “kita sedang menghadapi periode koreksi yang tidak ringan” berpotensi menciptakan rasa aman semu. Masyarakat merasakan rupiah melemah dan harga naik, tetapi di tingkat wacana diberi kesan bahwa semuanya masih baik-baik saja, sehingga dorongan untuk bersiap dan beradaptasi menjadi lemah.
