SMIT Jabodetabek Soroti Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Diduga Terlibat Dalam Permintaan Setoran Kepada SPPG
JAKARTA, Indonesia Jurnalis – Maluku Utara perlu membuka secara terang bagaimana akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola. Sebab, program yang menggunakan uang negara dan melibatkan SPPG, yayasan, pemasok, serta birokrasi bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut distribusi sumber daya dan akses ekonomi.
Ketua SMIT Jabodetabek, Wempi Habari menyampaikan Sejumlah pemberitaan menyebut adanya dugaan permintaan setoran kepada SPPG serta dugaan keterlibatan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher. Beredar pula percakapan WhatsApp dan bukti transfer yang dikaitkan dengan dugaan tersebut. Sahril dilaporkan belum memberikan tanggapan.
“Informasi itu tentu masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian. Namun, persoalannya tidak berhenti pada benar atau tidaknya satu transaksi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah terdapat jaringan atau mekanisme informal yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan karena memiliki akses terhadap program negara?,” ujar Wempi.
Wempi juga menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi politik, kondisi semacam ini dikenal sebagai rent seeking: memperoleh keuntungan bukan melalui produksi, melainkan melalui penguasaan akses, kewenangan, atau privilese.
Menurutnta, karena itu, istilah seperti “jatah orang pusat” harus dibuka secara transparan. Siapa yang dimaksud? Apa dasar kewenangannya? Apakah pembayaran tersebut resmi? Siapa penerima akhirnya?
