“Pemerintah dan lembaga pengawas juga perlu membuka proses penentuan SPPG dan yayasan, pemilihan pemasok, aliran dana, serta kemungkinan konflik kepentingan. Apalagi BPKP telah melakukan evaluasi tata kelola terhadap 22 SPPG di Maluku Utara,” tegasnya.
Wempi juga menambahkan bahwa MBG tidak boleh berubah menjadi arena politik akses. Uang publik harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan menjadi sumber keuntungan bagi jaringan tertentu.
Karena itu tegas SMIT meminta pihak yang berwenang segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap Sahril Taher, termasuk menelusuri dugaan permintaan setoran, percakapan, bukti transfer, serta kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan pengelolaan program MBG.
“Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Wempi menutup pernyataannya dengan menjelaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi atas dugaan setoran, tetapi transparansi menyeluruh atas siapa yang mengendalikan akses, bagaimana uang bergerak, dan siapa yang memperoleh manfaat dari program MBG di Maluku Utara
