Dalam implementasinya, data ini digunakan sebagai dasar verifikasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jalur afirmasi yang diatur oleh kebijakan Kementerian Pendidikan agar kuota pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat tepat sasaran, namun pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan data apabila terdapat ketidaksesuaian melalui mekanisme usulan dan verifikasi di tingkat desa/kelurahan hingga dinas sosial.
Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai informasi resmi pemerintah mengenai DTKS, PPDB, dan sistem pendataan kesejahteraan sosial yang dapat diakses melalui situs Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta portal PPDB Kementerian Pendidikan.
Dirinya juga menegaskan bahwa tujuan utama sistem ini adalah menciptakan keadilan sosial dalam akses pendidikan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima manfaat agar kebijakan benar-benar sesuai kondisi real masyarakat.
