PB HMI Tegaskan Keadilan Distribusi Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

PB HMI Tegaskan Keadilan Distribusi Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional
Forum Diskusi Energi dengan tema "Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi" pada Jumat, 26 Juni 2026 di Jakarta
PB HMI Tegaskan Keadilan Distribusi Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA, Indonesia jurnalis – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bersama BPH Migas menyelenggarakan Forum Diskusi Energi dengan tema “Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi” pada Jumat, 26 Juni 2026 di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemangku kepentingan sektor energi dan kalangan pemuda dalam membahas berbagai tantangan serta solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor hilir.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki peran penting dalam kebijakan dan tata kelola energi nasional, yaitu, Nambang Patijaya  Ketua Komisi XII DPR RI, Wahyudi Anas, S.T. Kepala BPH Migas,  Windrian Kurniawan Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, dan Rachmad Muhammadiyah  Ketua Umum DPP Hiswana Migas.

Dalam forum tersebut, PB HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah pentingnya memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran serta menjamin harga energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat dan tidak mengalami kenaikan yang dapat membebani daya beli rakyat.

PB HMI juga menyoroti dinamika kenaikan harga Pertamax yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Menurut PB HMI, muncul kekhawatiran bahwa kenaikan harga Pertamax dapat mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban konsumsi BBM bersubsidi dan berdampak pada ketahanan anggaran subsidi energi nasional.

Redaksi
Author: Redaksi

Baca Juga  MAPPI Bersama INKINDO Gelar Webinar Nasional Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Perlindungan Profesi dan Kepastian Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *