Selain itu, PB HMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 guna memperkuat mekanisme penyaluran subsidi energi agar semakin tepat sasaran. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa manfaat subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Dalam sektor ketenagalistrikan, PB HMI juga memberikan penekanan agar reformasi subsidi listrik nasional dilakukan dengan mengacu sepenuhnya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat serta memperkuat efektivitas kebijakan subsidi listrik yang berkeadilan.
Ketua Bidang ESDM PB HMI menyampaikan bahwa kehadiran para narasumber dari unsur legislatif, regulator, badan usaha, dan pelaku usaha hilir migas diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait distribusi dan kebijakan energi nasional. Lebih dari itu, PB HMI berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang mengemuka dalam forum ini dapat menjadi perhatian serius dan diimplementasikan secara konkret oleh pemerintah demi terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui forum ini, PB HMI menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berpijak pada prinsip keadilan distribusi, keberlanjutan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.*
(Redaksi)
