Ketika Informasi Menjadi Jalan Menguasai Negara
Penulis Prof. Dr. Nairobi (Guru Besar Ekonomi Publik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Informasi dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi. Pihak yang mengetahui rencana pemerintah lebih dahulu memiliki kesempatan bertindak sebelum orang lain. Ia dapat menyiapkan penawaran, mengubah langkah bisnis, atau mempertahankan akses terhadap manfaat aset negara. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap pemimpin negara layak dibahas bukan hanya sebagai persoalan keamanan, tetapi juga sebagai persoalan pengelolaan kekayaan publik.
Namun, analisis harus membedakan dugaan dan kenyataan yang sudah terbukti. Penyadapan tidak otomatis menunjukkan adanya penguasaan aset atau keuntungan bisnis. Hubungan tersebut perlu dibuktikan dengan menelusuri informasi yang diambil, penerimanya, penggunaannya, dan manfaat ekonomi yang kemudian diperoleh.
Mengapa Informasi Presiden Bernilai?
Teori asymmetric information, atau informasi asimetris, membahas keadaan ketika pihak-pihak yang berhubungan memiliki pengetahuan yang berbeda. Perbedaan itu dapat memengaruhi keputusan dan pembagian keuntungan.
Dalam pembahasan ini, informasi Presiden mungkin bernilai karena berkaitan dengan keputusan strategis. Rencana pengelolaan perusahaan negara, peninjauan konsesi, pemanfaatan tanah, atau pemilihan mitra investasi dapat memengaruhi peluang usaha dan nilai ekonomi suatu aset.
Sebagai ilustrasi, pihak yang mengetahui lebih awal bahwa suatu kerja sama akan dievaluasi dapat menyiapkan langkah untuk mempertahankannya. Pihak yang mengetahui rencana pemanfaatan aset dapat lebih dahulu menyusun penawaran. Sementara itu, pihak yang mengetahui batas tawar pemerintah dapat memiliki posisi lebih kuat dalam negosiasi.
Informasi juga mungkin dicari bukan untuk memperoleh keuntungan baru, melainkan mempertahankan keuntungan lama. Rencana audit atau perubahan kebijakan dapat menjadi ancaman bagi pihak yang selama ini menikmati akses istimewa. Dalam keadaan demikian, informasi berfungsi sebagai peringatan dini untuk menyiapkan pembelaan, melakukan lobi, atau mencoba memengaruhi keputusan.
Semua itu merupakan kemungkinan mekanisme ekonomi, bukan kesimpulan mengenai motif suatu perkara. Mengetahui informasi lebih awal juga belum membuktikan bahwa seseorang telah menyalahgunakannya. Bukti harus menghubungkan informasi tersebut dengan tindakan dan manfaat yang diperoleh.
Penguasaan Manfaat Lebih Penting Daripada Sekadar Nama Pemilik
Pembahasan kekayaan negara tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah aset dijual atau tetap dimiliki pemerintah. Aset dapat tetap tercatat sebagai milik negara, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati pihak tertentu apabila perjanjiannya tidak seimbang.
Karena itu, penilaian perlu melihat siapa yang menentukan penggunaan aset, siapa yang menerima pendapatan, dan siapa yang menanggung risiko. Dalam sebuah kerja sama, misalnya, negara mungkin tetap memiliki aset, tetapi menerima pembayaran yang terlalu rendah atau menanggung kewajiban yang terlalu besar. Sebaliknya, keterlibatan swasta tidak otomatis merugikan negara apabila prosesnya adil, kewajibannya jelas, dan manfaatnya sepadan.
Posisi yang netral bukan menolak atau menerima suatu kerja sama berdasarkan identitas pelakunya. Yang harus diuji adalah kewajaran nilai, isi perjanjian, pelaksanaan kewajiban, dan hasil akhirnya bagi masyarakat.
Dalam kerangka inilah dugaan penyalahgunaan informasi menjadi relevan. Pertanyaan utamanya adalah apakah informasi rahasia membantu pihak tertentu memperoleh syarat yang lebih menguntungkan, menghindari kewajiban, atau mempertahankan akses yang seharusnya dievaluasi.
Kepercayaan Harus Disertai Pengawasan
