Seminar Nasional Universitas Trisakti Bahas Masa Depan Otsus dan IKN, Ini Harapan Akademisi
JAKARTA, Indonesia jurnalis –Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Otonomi Khusus dan Ibu Kota Nusantara di Indonesia Tahun 2026: Harapan dan Tantangan”, Rabu (4/11/2026), Gedung H, Lantai 2 Ruang Auditorium Prof E Suherman Universitas Trisakti.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Ruang Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menjadi forum akademis untuk membahas perkembangan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk berbagai tantangan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, pemerintah, legislatif, serta kepala daerah di antaranya Dr. Reni Dwi Purnomowati, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pembicara eksekutif secara hybrid Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI serta Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam keterangannya, Dr. Reni Dwi Purnomowati menjelaskan bahwa seminar tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari kajian ilmiah dan pengembangan wawasan mahasiswa, khususnya dalam memahami hukum pemerintahan daerah, kebijakan Otonomi Khusus, serta perkembangan pembangunan IKN.
Menurut Reni, persoalan Otsus dan IKN merupakan isu penting yang perlu terus dikaji karena kebijakan pemerintahan dan dinamika politik nasional senantiasa mengalami perubahan.
Ia menegaskan, kegiatan akademis seperti ini tidak hanya bertujuan memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.
“Karena kita berada di dunia akademis, pembahasan ini juga menjadi bahan pembelajaran. Kita ingin mengetahui perkembangan yang ada. Harapannya, masyarakat mendapatkan manfaat dan apabila terdapat persoalan, diskusi ini bisa menghasilkan solusi yang berguna bagi pemerintah,” jelasnya.
Reni juga menilai pentingnya menghadirkan narasumber dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga negara. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan kebijakan dari pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menanggapi pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Menurut Reni, pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa sejak masa Presiden Soekarno hingga periode perjuangan kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perpindahan pusat pemerintahan dalam situasi tertentu.
