Ia mencontohkan perpindahan pemerintahan ke Yogyakarta dan Bukittinggi ketika kondisi negara menghadapi situasi yang tidak memungkinkan pemerintahan berjalan secara normal di Jakarta.
“Kalau Jakarta sudah tidak kondusif, tidak ada salahnya ibu kota dipindahkan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, kita pernah memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Jadi, hal tersebut bukan sesuatu yang baru dan bukan pula sesuatu yang keliru,” ungkapnya.
Namun demikian, Reni menekankan bahwa keputusan pemindahan ibu kota harus melalui kajian yang matang. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan bangsa dan kondisi negara, bukan semata-mata mengikuti kebijakan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, setiap keputusan strategis mengenai ibu kota negara harus didasarkan pada penelitian dan pertimbangan yang komprehensif agar benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia.
Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa seminar nasional tersebut juga ditujukan untuk memberikan pembaruan informasi kepada mahasiswa, terutama yang mempelajari hukum tata negara dan politik pemerintahan.
Ia menyebut perkembangan politik dan ketatanegaraan tidak pernah berhenti.
Karena itu, mahasiswa perlu terus memperbarui pengetahuan agar mampu memahami perubahan kebijakan dan persoalan pemerintahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
“Sebagai akademisi, kita harus terus belajar dan melakukan kajian. Apabila ada persoalan di negara ini, kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dari pembahasan tersebut kita bisa mendapatkan solusi. Setidaknya, kita memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik,” tuturnya.
Melalui seminar nasional ini, Universitas Trisakti berharap tercipta ruang dialog konstruktif antara akademisi, pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam membahas masa depan Otonomi Khusus serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Kegiatan tersebut sekaligus diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan kajian ilmiah, menyampaikan pemikiran kritis, serta mendorong lahirnya rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.*
(Lucky poni)
