Dukungan Politik Bukan Ukuran Kelayakan: Menimbang Dasco dan Yusril sebagai Wakil Presiden RI

Dukungan Politik Bukan Ukuran Kelayakan: Menimbang Dasco dan Yusril sebagai Wakil Presiden RI
La Maco Lansima Koordinator Umum Komite Independen Mahasiswa(KIM) Jabodetabek-Banten
Dukungan Politik Bukan Ukuran Kelayakan: Menimbang Dasco dan Yusril sebagai Wakil Presiden RI
Oleh: La Maco Lansima
Koordinator Umum Komite Independen Mahasiswa(KIM) Jabodetabek-Banten

JAKARTA, Indonesia jurnalis –Menguatnya dukungan sejumlah organisasi masyarakat, kelompok politik, hingga organisasi hukum terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan dinamika politik yang menarik untuk dicermati. Namun, besarnya dukungan politik tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran utama kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan strategis kenegaraan.

Dalam perspektif teori legitimasi kekuasaan Max Weber, dukungan dan pengakuan politik merupakan bagian dari proses terbentuknya legitimasi. Akan tetapi, legitimasi yang lahir dari popularitas, loyalitas kelompok, dan kekuatan jaringan politik tidak otomatis mencerminkan kapasitas seseorang dalam menjalankan pemerintahan.

Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan popularitas atau kemampuan mengonsolidasikan dukungan. Lebih dari itu, jabatan tersebut membutuhkan pengalaman pemerintahan, kematangan intelektual, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap hukum dan konstitusi.

Nama Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul dalam laporan investigasi Majalah Tempo edisi 7 April 2025 mengenai jaringan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja. Pemberitaan tersebut mendapat bantahan dari sejumlah kader Partai Gerindra. Habiburokhman, misalnya, menilai pemberitaan tersebut sebagai fitnah dan insinuasi. Namun, persoalan ini harus tetap ditempatkan secara objektif. Kemunculan nama seseorang dalam laporan jurnalistik tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan pidana tanpa pembuktian hukum. Sebaliknya, bantahan politik juga tidak menggantikan proses verifikasi fakta.

Di sisi lain, aktivitas Dasco dalam menjalankan fungsi kelembagaan DPR, termasuk merespons persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik serta dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan, merupakan bagian dari rekam jejak politiknya. Namun, pengalaman menjalankan fungsi legislatif tidak dengan sendirinya menjadi ukuran menyeluruh atas kelayakan seseorang sebagai Wakil Presiden.

Baca Juga  Seminar Nasional Universitas Trisakti Bahas Masa Depan Otsus dan IKN, Ini Harapan Akademisi

Dalam konteks ini, Prof. Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang patut dipertimbangkan secara serius. Ia memiliki latar belakang akademis di bidang hukum tata negara, pengalaman panjang dalam pemerintahan, serta pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Yusril tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga pengalaman praktis dalam memahami persoalan hukum, kebijakan publik, dan penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan tanggung jawab pada tingkat pemerintahan tertinggi.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *